Reformasi birokrasi di Mahkamah Agung terus bergulir. Kini, dalam  merekrut para pejabat untuk menduduki jabatan eselon II, MA melakukan satu tahapan yang dikenal dengan sebutan “fit & proper test”.  Walaupun demikian, “fit & proper test”  bukan satu-satunya unsur yang dijadikan pedoman. Masih ada hal lain yang dipertimbangkan, seperti syarat kepangkatan dan ‘track record’.

“Kita mulai membudayakan adanya  tahapan ‘fit & proper test’ dalam proses rekrutmen para pejabat eselon II”, Subagyo, SH, MM, Kepala Badan Urusan Administrasi MA mengatakan kemarin di Jakarta. Subagyo yang juga ditunjuk sebagai kordinator penyelenggaraan ‘fit & proper test’ ini menyatakan bahwa test itu hanya berlaku bagi para esselon III yang akan dipromosi menduduki Esselon II. “Yang sudah menduduki Esselon II, jika ia mutasi masih di eselon II, tidak diberlakukan test ini”, tambahnya.

Ada ilustrasi yang menarik yang dilontarkan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Drs. H. Ahmad Kamil, SH, M.Hum, tentang konsep modernisasi. Yang namanya modernisasi, kata Ahmad Kamil, identik dengan transparansi.  Makna Transparansi adalah keterbukaan, bukan buka-bukaan. “Sehingga ada batas-batas yang harus dijaga. Ada aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada yang bukan muhrimnya,” ujarnya saat menyampaikan sambutan pembukaan RAKER PTA Banten, Rabu (4/2).

Gara-gara keliru memanjangkan akronim DIPA, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dikesankan telah melakukan penyimpangan anggaran. Kekeliruan tersebut terjadi dalam berita Republika Selasa, 27 Januari 2008. Pada halaman 2 , Republika menurunkan  berita dengan judul “MA Disesak Serius Berantas Korupsi”. Di alinea ke 8 berita tersebut,  Republika memanjangkan akronim DIPA dengan Direktorat Jenderal Pengadilan Agama. Padahal yang dimaksud DIPA dalam konteks redaksi berita tersebut adalah Daptar Isian Pelaksanaan Anggaran.